| BERITA |
Data no 1 - 10 from 63 data
05 Oktober 13:07:43
Dewan Pers dan Polri Rancang KerjasamaJAKARTA - Dewan Pers dan Polri sepakat untuk membangun kerjasama mengenai pers yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan antara Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., dengan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Drs. Sutanto, di Mabes Polri, Jakarta, 4 Oktober lalu. Dalam pertemuan ini tampak hadir juga Wakil Ketua dan beberapa anggota Dewan Pers. Sedangkan Kapolri didampingi beberapa pimpinan Polri di antaranya Kadiv Humas Sisno Adiwinoto. |
20 September 16:28:13 Usir Wartawan GadunganJAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, menegaskan saat ini masyarakat berdaulat untuk menindak pers yang tidak profesional. Kedaulatan itu seharusnya juga diwujudkan dengan sikap tegas melawan wartawan gadungan. “Tidak ada kata lain selain usir mereka! (wartawan gadungan),” tegasnya saat menjadi pembicara dialog Dewan Pers Menjawab yang disiarkan langsung stasiun TVRI, Jakarta, Rabu, 19 September lalu. |
18 September 13:47:13
Hapus Ketentuan Terkait Mekanisme Kerja Pers dalm RUU PemiluJAKARTA - Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (RUU Pemilu) sebaiknya fokus ke masalah Pemilu dan tidak mengatur pemberitaan pers. “Hapuskan semua ketentuan yang terkait dengan mekanisme kerja pers,” katanya saat menjadi pembicara diskusi “Kemerdekaan Pers dan Pemilu yang Demokratis” yang digelar Dewan Pers di Jakarta, 12 September lalu. |
13 September 11:24:14 Sistem Kontrak Bisa Kooptasi PersJAKARTA - Saat ini banyak pers di daerah menjalin kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Kontrak tersebut dimaksudkan antara lain untuk mempublikasikan melalui pers berbagai aktivitas yang dilakukan Pemda. Kontrak semacam ini bisa membuat pers terkooptasi dan hanya memberitakan hal yang baik saja mengenai Pemda. |
31 Agustus 17:04:24 Memadukan Teori dan Praktek Jurnalistik School of Journalism (SoJ) yang tengah digagas Dewan Pers diharapkan dapat memadukan kebutuhan terhadap praktek dan teori dalam pendidikan jurnalistik. Sebab, kecenderungan selama ini, pengajaran jurnalistik di perguruan tinggi hanya terfokus pada teori dengan sedikit praktek. Untuk memenuhi kebutuhan khususnya praktek, perusahaan-perusahaan pers nantinya diharapkan bisa mengizinkan news room mereka untuk tempat praktek. |
24 Agustus 10:15:20 Memberitakan Kebenaran Bentuk Nasionalisme PersNasionalisme pers terkait keinginan pers untuk ikut menjaga martabat bangsa. Namun hal itu tidak berarti sama dengan sikap memihak pada pemerintah. Pers ingin agar masyarakat aman, sejahtera, tenteram. Karena itu, pers akan memberitakan tidak hanya hal yang baik, tetapi juga yang buruk. |
23 Agustus 11:52:35 RUU Pemilu Tidak Perlu Masuki Wilayah Pemberitaan PersRancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (RUU Pemilu), yang saat ini sedang dibahas di DPR RI, sebaiknya tidak masuki wilayah pemberitaan pers. Sebab, pemberitaan pers telah diatur dalam UU Pers dan UU Penyiaran. “Jika menyangkut news, kembali ke UU Pers dan Penyiaran” kata Ferry Mursidan Baldan, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu yang juga Anggota DPR RI, sebagai pembicara dialog “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan TVRI, Rabu 1 Agustus lalu. |
07 Agustus 17:10:04 Tidak Perlu Takut dengan Wartawan GadunganProfesi wartawan mensyaratkan adanya kerja jurnalistik yang teratur dilakukan. Seseorang yang mengaku wartawan namun tidak melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur bisa digolongkan ”wartawan gadungan”. Publik jangan takut dan tidak perlu melayaninya. |
02 Agustus 17:57:54
Digagas Konsorsium School of JournalismRencana pembentukan School of Journalism (SoJ) terus ditindaklanjuti Dewan Pers. Setelah mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pertemuan di Istana Presiden, Jakarta, 3 Mei , beberapa pertemuan lain dengan melibatkan stakeholders digelar Dewan Pers. |
|
|
