Surat Terbuka Dewan Pers atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap Time Asia
Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA), pada 31 Agustus , yang memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time (edisi Asia) dengan memerintahkan Time membayar ganti rugi sebesar satu triliun rupiah kepada Soeharto --selain meminta maaf secara terbuka melalui iklan di sejumlah media dalam dan luar negeri-- membuat keprihatinan yang sangat mendalam Dewan Pers.

PEDOMAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/V/ tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik
Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

Siaran Pers: Penjelasan atas Surat Keputusan Dewan Pers tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan Tahun
Pada tanggal 15 Agustus lalu, Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 12/SK-DP/VIII/ tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan Tahun ...

Pernyataan Dewan Pers tentang Pengadilan terhadap Pers
Dewan Pers mencermati, sendi-sendi kemerdekaan pers akhir-akhir ini sedang digerogoti dengan sejumlah kasus pengadilan terhadap karya jurnalistik....

Seruan Dewan Pers tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan
Dewan Pers akhir-akhir ini menerima laporan dari masyarakat, termasuk di antaranya pejabat pemerintah dan pengamat masalah pers, bahwa di beberapa daerah telah beredar penawaran untuk mengadakan kontrak kerja sama....

Seruan Dewan Pers tentang Menghindari Eksploitasi Pemberitaan Keluarga Tersangka Kasus Hukum
Sejak terjadi tragedi peledakan bom di Bali dan Manado pada 12 Oktober , media pers setiap hari menyiarkan kelanjutan (follow up) pemberitaan tentang peristiwa tersebut....

Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan
Sehubungan dengan berita-berita mengenai rencana Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melarang wartawan meliput persidangan di lima wilayah pengadilan di Jakarta,....

Pernyataan Dewan Pers tentang Pornografi dalam Pers
Merebaknya penyiaran dan penerbitan majalah dan tabloid yang mengumbar foto dan artikel erotik telah menimbulkan keresahan pada sebagian anggota masyarakat...

Pernyataan Dewan Pers tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan
Kebebasan pers dan kredibilitas wartawan di Indonesia akhir-akhir ini berada dalam sorotan masyarakat dengan munculnya sejumlah penerbitan liar dan praktek penyalahgunaan profesi wartawan...